 |
METRO — Persoalan banjir yang berulang di kawasan Way Perak, Metro Selatan, kembali mendapat perhatian DPRD Kota Metro. Pemerintah Kota Metro diminta menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Metro dari Fraksi PDI Perjuangan, A. Cahyadi Lamnunyai, melalui interupsi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Metro, Senin (13/7/2026).
Cahyadi mengatakan banjir yang terjadi berulang kali tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang biasa terjadi setiap musim hujan. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat.
“Karena terus terang kalau kita bicara banjir, ini bicara tentang nyawa atau kemanusiaan,” kata Cahyadi di hadapan peserta sidang.
Legislator dari Daerah Pemilihan Metro Selatan dan Metro Barat itu meminta Pemerintah Kota Metro menyusun langkah penanganan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Ia juga meminta Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan persoalan banjir.
“Saya minta dievaluasi terkait OPD yang menanganinya yakni Dinas PUTR,” tegasnya.
Interupsi tersebut disampaikan setelah Wali Kota Metro memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Cahyadi, penyelesaian persoalan banjir membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia menilai komunikasi serta sinergi kedua lembaga perlu terus diperkuat.
Cahyadi juga menyinggung pola sinergi antara eksekutif dan legislatif pada periode pemerintahan sebelumnya yang menurutnya dapat memperkuat upaya penanganan banjir.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat kembali dibangun dengan pendekatan yang lebih terarah, sehingga persoalan banjir di Kota Metro, khususnya kawasan Way Perak, dapat ditangani secara lebih efektif.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melakukan penanganan ketika banjir terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan pembenahan infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir di kemudian hari. (ADV)